Korban Trafficking yang jadi Aktivis: Cerita ABK

From Trafficking Victim to Activist

 

Rizky Oktaviana terjebak berbulan-bulan di tengah laut sebagai korban buruh paksa di kapal penangkap ikan, ribuan kilometer dari Indonesia. Sekarang dia bagikan ceritanya dan memimpin aktivisme untuk mereformasi industri perikanan di Indonesia sebagai Koordinator Advokasi di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Kami bertemu dengan Rizky untuk mendengar tentang pengalamannya dan dapat memberikan opini tentang perlindungan buruh migran Indonesia. Menurut Rizky, “Setiap korban butuh wadah untuk bertahan dan menyuarakan haknya, menurut saya SBMI wadah yang tepat untuk korban seperti saya ini.”

 

Apa pekerjaannya sebelum Anda menjadi ABK? Bagaimana proses perekrutan?

Saya sebelumnya bekerja sebagai pelayan di restoran Jepang, di Jakarta. Pada bulan April 2012, saya didatangi oleh calo dengan menjanjikan pekerjaan sebagai ABK kapal ikan yang sedang berlayar di Afrika. Kemudian, calo juga menjanjikan bahwa saya akan mendapatkan gaji yang besar, bonus yang besar dan liburan keluar negeri dengan pekerjaan yang layak. Karena janji dari calo tersebut saya berpikir akan mendapatkan hal tersebut.

 

Gambarkan pengalaman Anda di kapal: Anda dengan siapa? Apa kegiatan setiap hari?

Saya bekerja sebagai ABK kapal ikan dengan mayoritas orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal tersebut. Saya bekerja dengan menggunakan kapal longline.

Saya memulai bekerja pada jam 3 pagi dan selesai bekerja sekitar jam 12 malam setiap harinya. Ikan tangkapan berjenis tuna, marlin dan ikan hiu. Waktu ikan hiu ditangkap kami memotong sirip ikan hiu, lalu badannya dibuang ke air laut. Bahkan kami juga tak jarang menyimpan ikan hiu untuk dijual. Kapten kami bilang bahwa ikan hiu yang kami tangkap merupakan bonus untuk menambah gaji kami.

Jika ada badai dan hujan es ditengah laut saya tetap dipaksa bekerja oleh kapten, jika saya menolak bekerja maka kapten akan marah kepada saya dan mengancam saya tidak akan digaji. Setahu saya kapal saya beroperasi diperairan Afrika. Saya sudah tahu ada masalah tetapi saya tidak pernah melarikan diri dan saya terlantar diatas kapal.

Sampai sekarang saya belum digaji.

 

Apa yang terjadi ketika kapal sampai di pelabuhan? Bagaimana Anda pulang ke Indonesia?

Ketika kapal saya bersandar di pelabuhan, kapal saya didatangi oleh petugas Imigrasi dan Kepolisian di pelabuhan. Beberapa hari setelah itu ikan hasil tangkapan kapal disita oleh pemerintah karena kapal beroperasi secara illegal. Semua ABK dan kapten dipenjara tetapi perusahan membayar jaminan kapten. Sisa dari kami masih ditahan.

Saya kembali ke Indonesia dengan dibantu oleh International Transport Workers’ Federation dan IOM setelah melakukan interview dengan mereka waktu saya diidentifaksi sebagai korban trafficking.

 

Apa perasaan Anda ketika Anda bertemu dengan keluarga lagi? Apa reaksi mereka? 

Saya merasa sedih karena pulang tidak membawa apa-apa. Keluarga saya awalnya tidak percaya dengan keadaan saya dan memikirkan saya habiskan uang di luar negeri. Namun saya menjelaskan kepada mereka tentang permasalahan yang saya hadapi pada saat bekerja di kapal.

 

Bagaimana dengan perusahaan yang mengekploitasi Anda? Apakah perusahaan masih beroperasi?

Sampai dengan saat ini perusahaan tersebut masih menjalankan rutinitasnya dan juga tetap memberangkatkan ABK ke luar negeri.

 

Apa nasihat Anda kepada orang yang ingin bekerja sebagai ABK?

Menurut saya calon ABK harus mencari terlebih dahulu mengenai perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin di Indonesia, kemudian mereka juga harus membaca dengan benar kontrak kerjanya.

Jika mereka tidak diijinkan untuk membaca lebih baik mereka menolak untuk diberangkatkan dan meminta kembali uang yang telah mereka bayar kepada pihak perusahaan perekrut.

Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan nantinya. Jika tidak ada pelatihan dan pendidikan dipastikan nantinya calon abk akan menjadi korban. Karena kerja di atas kapal itu sangat sulit bagi orang yang baru naik kapal.

 

Menurut Anda, apa yang harus terjadi untuk mengehentikan eksploitasi di industry perikanan?

Menurut saya pemerintah harus berperan mulai dari memberikan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan dan juga resiko kerja untuk menjadi ABK. Kemudian dalam sisi lain penegakan hukum dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki ijin dan juga perusahaan yang terbukti melanggar aturan ini harus ditindak tegas.

 

Bagaimana masyarakat bisa membantu atau mendukung korban perdagangan orang?

Peran serta masyarakat harus dapat mengetahui isu perdagangan orang dengan baik dan benar. Kemudian ikut berperan aktif dalam memantau perusahaan dan juga tata cara perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan perekrut. Kemudian saya sangat berharap agar peran serta masyarakat bisa mengkampanyekan perdagangan orang melalui social media. Lebih lanjut, pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama dengan baik untuk memberantas perdagangan orang.

 

Untuk melaporkan kasus trafficking atau eksploitasi, hubungi SBMI:

+62-2179193879

sekretariat@sbmi.or.id

Domestic Worker Rights: Gauging the Impact of Open Doors

SG screenshot

Hiring a live-in domestic worker in Southeast Asia is not uncommon among middle and upper income families. These domestic workers are often migrants from other countries. Unfortunately, domestic workers – and especially those living with families – can face abuses such as no weekly day off, having to be on call 24 hours a day, not being allowed to keep their passports and not being paid a fair salary.

To address exploitation in the domestic work sector, IOM X created a regional video programme called Open Doors: An IOM X Production.

Open Doors aims to reach as many employers in the region as possible, in order to increase awareness of the exploitation of domestic workers and encourage employers to adopt better behaviours towards them.

Testing the impact of a regional programme requires a regional approach. Open Doors was tested with viewers in Indonesia, Malaysia and Thailand by IOM X’s research partner, Rapid Asia. In each of the countries, the video was shown to a sample of the intended target audience – people between the ages of 15-50. Most of the survey participants employed domestic workers (47% of Thai, 62% of Indonesian and 100% of Malaysian respondents), some of which were migrants and some of which were nationals of the country where they work.

Over 700 people were surveyed before and after watching Open Doors, to see what impact the programme had on viewers’ levels of knowledge, attitudes and intended practices towards domestic workers and their rights.

MALAY screenshot

Surveyed viewers from Malaysia and Indonesia appear to have learned the most about domestic worker entitlements after watching Open Doors, as their knowledge levels increased by an average of 32 per cent. Thai viewers’ knowledge also increased, although to a lesser extent, at 17 per cent.

In all three countries, knowledge of a weekly day off and paid rest days was high, about 85 per cent of those surveyed knew about these rights. However, across the board, audiences from all three countries showed low awareness on what constitute fair working hours. This shows that there needs to be more efforts to inform employers that domestic workers deserve fair working hours, just like employees in any other sector.

Unfortunately, negative attitudes towards migrant domestic workers were still expressed by an average of 42 per cent of the people surveyed after watching Open Doors. Shifting attitudes is generally an extremely difficult task that is unlikely to be accomplished after seeing one video. However, despite the high levels of negative attitudes, Open Doors was able to make a small dent. When comparing the scores of all three countries, ignorance, measured by asking participants if they agree or disagree with the statement ‘live-in domestic workers should be available to work at any time’, on average decreased the most (by 18%) in all three countries. The most remarkable shift in attitudes was found in Malaysia, where negative attitudes decreased by 19 per cent. Such a high decrease in negative attitudes speaks for the effectiveness of Open Doors to connect to employers.

The three-country survey found that intended behaviours towards domestic workers were high; although in general behavioural intent was high in the pre-survey already (at an average of 72%), it increased in all three countries, especially in Indonesia (up 16%). The most significant increase in behaviour was concerning the practice of advising friends who are about to hire a domestic worker. On average this behaviour increased by 18 per cent.

THAI screenshot

One interesting finding was that those who employ migrant domestic workers always showed higher levels of knowledge, attitudes and intended practices than those who employ local domestic workers. It was also found that those who were previously exposed to news around domestic workers had higher levels of knowledge, attitudes and intended behaviour, compared to those who didn’t. This shows that experience and exposure to information, and interaction with domestic workers, may contribute to a better understanding about domestic worker rights.

With about 84 per cent of surveyed viewers saying they found Open Doors interesting and learned something new, it can be said that across the region the programme accomplished its objective. The programme set out to raise awareness of the exploitation that domestic workers face, and to encourage employers to adopt positive behaviours that will reduce exploitation. Encouraged by these positive findings, IOM X continues to disseminate Open Doors across the region.

To read the full comparative impact assessment study of Open Doors in Indonesia, Malaysia and Thailand click here.